Benteng Asahan

Sudahlah… Saatnya Pemerintah Ambil Alih Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg

Pemko Tanjung Balai bekerja sama dengan Polres Tanjung Balai saat melakukan monitoring penjualan gas elpiji 3 kg di pasaran, Selasa (6/11/2018).

TANJUNGBALAI, BENTENGASAHAN.com– Harga tebus gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg) oleh masyarakat di Kota Tanjung Balai sudah bertahun-tahun tidak pernah sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai diminta mengambil alih penyaluran gas melon bersubsidi tersebut.

“Sudah berulangkali operasi pasar, bahkan peringatan tapi tetap saja harga tebus gas elpiji 3 kilogram tidak sesuai HET. Jadi, biar ada efek jera kepada distributor, agen, dan pangkalan penyalur gas melon tersebut, saatnya pemko mengambil alih penyaluran gas elpiji,” ujar Hakim Tjoa Kian Lie, politisi PDI Perjuangan Kota Tanjungbalai, kepada BENTENG ASAHAN (asahan.bentengtimes.com), Rabu (7/11/2018).

Menurut Hakim, karena elpiji 3 kg adalah gas bersubsidi, maka wajar jika pemerintah mengambil alih kewenangan agen dan pangkalan, sehingga harga jual gas bersubsidi di masyarakat dapat sesuai HET, yakni seharga Rp16 ribu per tabung. Menurut mantan Anggota DPRD Kota Tanjung Balai, jika pemko tidak berani mengambil langkah tegas tersebut, diyakini gas elpiji 3 kg akan terus menjadi permasalahan, baik dari harga maupun ketersediaannya di pasaran.

Hal senada diungkapkan Taufik Hidayat, salah seorang penggiat anti korupsi Kota Tanjung Balai. Dia mengatakan, karena para penyalur gas melon telah mengabaikan peraturan yang berlaku, maka wajarlah jika pemerintah mengambil alih penyaluran gas elpiji 3 kg itu.

“Kalau monitoring dan operasi pasar tidak mampu juga menurunkan harga tebus gas melon bersubsidi itu, lebih baik pemerintah ambil alih penyalurannya. Sementara, izin agen dan pangkalan ditinjau ulang kembali,” ujar Taufik.


Aktivitas bongkar muat gas elpiji 3 kg di salahsatu pangkalan elpiji di Kota Tanjung Balai, Selasa (6/11/2018).

Seperti diketahui, baru-baru ini, harga tebus gas elpiji 3 kg di Kota Tanjungbalai sudah menembus harga Rp35 ribu per tabung. Padahal, M Ibrohim, Gasdom (Sales Executive) PT Pertamina UPMS-I Medan menyatakan bahwa penyaluran elpiji bersubsidi untuk Kota Tanjungbalai sudah over 1 % dari yang telah ditargetkan. Penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi normalnya sebesar 13,6 metric ton (MT) per hari dan tidak ada pengurangan sama sekali hingga saat ini.

(Baca: Harga Eceran Gas Elpiji Bersubsidi Tembus Rp30 Ribu per Tabung)

(Baca: Petaka Gas Bocor Berujung Buyarnya Pesta Sunatan, 13 Korban Luka Bakar)

Realisasi penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi Januari-Oktober adalah 3.325 MT. Dengan kuota untuk Kota Tanjung Balai, pada Januari sampai Oktober 2018, sebesar 3.278 MT, maka hal tersebut peyaluran elpiji 3 kg bersubsidi untuk Kota Tanjungbalai mengalami over sebesar 1 persen dari yang telah ditargetkan.

Kondisi ini menyebabkan, Pemko Tanjung Balai bekerjasama dengan Polres Tanjung Balai, Selasa (6/11/2018), turun ke lapangan melakukan peninjauan dan monitoring langsung.

(Baca: Ternyata yang Bobol Kantor Lurah Sei Merbau Itu Kandar)

(Baca: Pemeriksaan Sementara: Pungli Itu Atas Perintah Nur Aisyah)

Dari hasil monitoring dan pantauan langsung di lapangan terungkap bahwa harga tebus gas melon bersubsidi tersebut berkisar harga Rp18 ribu hingga Rp35 ribu per tabung. Sementara HET hanya Rp16 ribu per tabung.

Hal inilah yang menyebabkan, Pemko Tanjung Balai disarankan mengambil alih penyaluran gas bersubsidi tersebut mulai dari tingkat agen hingga pangkalan.