TANJUNGBALAI, BENTENGASAHAN.com– Merasa telah diintimidasi pimpinan dari unit kerja masing-masing atas aksi unjuk rasa yang dilakukan pekan lalu, ratusan tenaga kerja sukarela (TKS) Dinas Kesehatan, kembali mendatangi Kantor Walikota Tanjung Balai, Senin (26/11/2018). Aksi unjuk rasa untuk yang kedua kalinya ini diwarnai dengan aksi jahit mulut oleh tiga orang perawat, yakni Fadlan Manurung, Syafaruddin Tambunan, dan Didi Mhd Yusuf.
Aksi jahit mulut ini dilakukan oleh ketiga orang perawat yang tergabung dalam Forum Tenaga Kesehatan Kota Tanjung Balai, dengan harapan, Pemko Tanjung Balai berkenan mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan para perawat TKS tersebut. Setelah beberapa lama melakukan orasi, ratusan paramedis yang tergabung dalam Forum Tenaga Kesehatan Kota Tanjung Balai itu akhirnya diterima Wakil Walikota Tanjung Balai H Ismail, didampingi Pejabat Sekdakot Hj Halmayanti dan sejumlah pejabat tinggi Pemko Tanjung Balai lainnya.
Lewat orasinya, Dolly Firmansyah Marpaung, selaku koordinator aksi menyampaikan alasan mereka melakukan aksi tersebut. Mereka hanya meminta kepada Pemko Tanjung Balai agar berkenan mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan perawat TKS yang bekerja di lingkungan Pemko Tanjung Balai sebesar Rp400 ribu per bulan per orang.
“Kami berharap, Pemko Tanjung Balai bersedia mengalokasikan anggaran untuk intensif para TKS kesehatan dalam APBD Kota Tanjung Balai terhitung mulai tahun anggaran (TA) 2019 mendatang,” ujar Dolly.
(Baca: Prihatin, Honorer Dinkes Tanjung Balai Masih Ada Yang Diupah Rp50 Ribu per Bulan)
(Baca: Dua Kali Kecewa Pada Walikota Tanjungbalai, Guru: Jika Tidak Dipenuhi, Kami Mogok..)
Dolly juga mewanti-wanti, jika tuntutan mereka tersebut tidak diakomodir oleh Pemko Tanjung Balai, maka seluruh TKS kesehatan yang bertugas di lingkungan kesehatan Pemko Tanjung Balai akan melakukan aksi mogok kerja sampai tuntutan tersebut dipenuhi.
Atas tuntutan para TKS Kesehatan tersebut, Wakil Walikota Tanjung Balai Ismail menyatakan, Pemko Tanjung Balai tetap menghargai dan mengapresiasi kinerja maupun aspirasi dari paramedis TKS tersebut. Akan tetapi, lanjutnya, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan seluruh Tim Anggaran Pemko Tanjung Balai dan DPRD Kota Tanjung Balai.
“Hari ini saya akan memimpin rapat bersama OPD terkait untuk membahas tuntutan adik-adik paramedis. Saya juga menjamin tidak akan ada intervensi dari pihak manapun,” tegas Ismail.
Usai diterima Wakil Walikota Ismail, rombongan TKS kesehatan ini kembali melanjutkan aksinya ke DPRD Kota Tanjung Balai. Di DPRD, rombongan TKS kesehatan diterima Komisi C DPRD Kota Tanjung Balai yakni M Nur Harahap, Hj Nessy Ariyani, Hj Artati, Herna Veva, H Syarifuddin, dan H Abdul Jamil.
Komisi C DPRD juga mengungkapkan hal yang sama dengan yang sebelumnya telah disampaikan Wakil Walikota Tanjung Balai Ismail. Tuntutan dan aspirasi dari para TKS kesehatan tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan seluruh anggota DPRD dan Tim Anggaran dari Pemko Tanjung Balai.
Karena belum adanya kepestian atas tuntutannya, para TKS kesehatan tersebut terlihat enggan meninggalkan Kantor DPRD Kota Tanjung Balai. Akhirnya, seluruh anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut berjanji akan memperjuangkan nasib para TKS kesehatan tersebut yakni dengan mengalokasikan dana insentif tersebut.
“Jika Tim Anggaran Pemko Tanjung Balai tidak mengalokasikan anggarannya, DPRD tidak akan mengesahkan ABPD 2019,” tegas seluruh anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut.
(Baca: Guru-Guru SD dan SMP di Tanjungbalai Benar-benar Mogok Mengajar)
(Baca: Ditahan KPK, Muslim Simbolon Bilang Begini ke Masyarakat Asahan-Tanjung Balai)
Sementara itu, saat berlangsungnya rapat dengar pendapat antara Anggota DPRD dan TKS kesehatan, dua orang perawat yang melakukan aksi jahit mulut yakni Fadlan dan Didi terpaksa dilarikan ke RSU Dr Tengku Mansyur karena jatuh pingsan. Hingga berita ini diperbuat, para TKS kesehatan tersebut masih berkumpul di Kantor DPRD Kota Tanjung Balai.