TANJUNGBALAI, BENTENGASAHAN.com– Program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin lewat subsidi gas LPG 3 kg di Kota Tanjungbalai dinilai belum tepat sasaran. Sebab, gas LPG 3 kg dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Dan, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Sementara, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terkesan tutup mata.
Situasi ini mendorong Jaringan Sihotang, Koordinator Daerah (Korda) Indonesia Corruption Watch (ICW) Kota Tanjungbalai, untuk angkat bicara. Jaringan meminta Pemko Tanjungbalai segera mengambil tindakan.
“Sudah bertahun-tahun masyarakat membeli gas LPG 3 kilogram dari pangkalan dengan harga Rp20 ribu hingga Rp23 ribu per tabung. Padahal, HET itu Rp16.500 per tabung. Ini agen dan pangkalan harus dievaluasi,” tegas Jaringan Sihotang, ketika ditemui BENTENG ASAHAN, di kediamannya, Rabu (13/4/2022).
Baca: Enam ‘Titah’ Bupati Atasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg, Poin 4 Wajib Anda Ketahui
Baca: Harga Eceran Gas Elpiji Bersubsidi Tembus Rp30 Ribu per Tabung
Informasi diperoleh di lapangan bahwa Pemko Tanjungbalai disebut-sebut telah memberi restu harga tebus gas LPG 3 Kg sebesar Rp18 ribu per tabung.
Namun, praktik di lapangan, gas bersubsidi itu dijual pada kisaran harga Rp20 ribu hingga Rp23 ribu per tabung. Dan, anehnya Pemko Tanjungbalai sama sekali tidak berbuat apapun.
Baca: Sudahlah… Saatnya Pemerintah Ambil Alih Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg
Baca: Harganya Selangit, Pemko Diduga ‘Main Mata’ Dengan Penyalur Elpiji 3 Kg
Di akhir wawancara, Jaringan mengingatkan seluruh stakeholder agar benar-benar melakukan pengawasan supaya subsidi pemerintah lewat gas LPG 3 kg itu tepat sasaran.
“Jika harga tebus gas LPG 3 kg itu dibiarkan terus menerus di atas HET, maka patut diduga Pemko Tanjungbalai ikut andil mengambil keuntungan dari praktik membelokkan subsidi, dari yang seharusnya untuk masyarakat miskin,” tandas Jaringan.