Penyaluran CSR Wilmar Grup Harus Libatkan Pemkab, Bukan Oknum Kontraktor

Namun, warga meragukan keaslian surat kesepakatan yang ditandatangani pihak perusahaan dan sejumlah kepala dusun setempat tersebut.

“Surat kesepakatan itu, kami lihat seperti direkayasa oleh Sunaryo. Di sini, kami menduga pihak perusahaan membohongi masyarakat atas hal ini. Kami juga patut menduga bahwa ini suatu bentuk pengalihan aset untuk menghindari PBB kepada pemkab setempat,” ujar Katimin.

Sementara, Humas PT DLI bermarga Saragih, saat dikonfirmasi mengakui jika lahan seluas 13 ha milik perusahaan Wilmar Group itu diberikan pengelolaannya kepada warga setempat bernama Sunaryo.

“Ia benar pak lahan itu diberikan hanya hak pengelolaan kepada Sunaryo, warga sekitar sini, sesuai perjanjian yang melibatkan kadus-kadus di sekitar perusahaan. Nanti, hasilnya bisa disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program CRS, tapi tahun 2019,” terang Saragih, melalui seluler, Sabtu (10/11/2018).

Ia mengatakan, lahan itu masih dalam kondisi perlu perawatan, sehingga masih membutuhkan dana. Itu sebabnya diserahkan sama Sunaryo pengelolaannya karena dia punya dana.

“Kalau ke desa dari mana nanti dananya,” ujar Saragih.

Disinggung tentang tudingan adanya pilih kasih hak pengelolaan lahan itu, karena Sunaryo adalah seorang kontraktor di perkebunan itu, Saragih hanya mengatakan boleh-boleh saja. Menurutnya, sejak awal pemberian kuasa pengelolaan lahan itu tidak ada persoalan.

“Gak apa-apanya itu, dari dulu pun begitunya. Kalau pajak tetap kita yang bayar karena itu masih punya perusahaan hanya pengelolaan aja. Itupun suatu waktu bisa berubah,” pungkas Saragih.

(Baca: Tiga Pekan, 65 Bandit Jalanan di Labuhanbatu Ditangkap)

(Baca: Konversi BBM ke BBG, Nelayan Labuhanbatu Terima Paket Konverter Kit)

Terpisah, salahseorang Anggota DPRD Labuhan Batu Ir David Siregar MAP mengatakan bahwa pemberian CSR tersebut kurang tepat. Pihak perusahaan dalam hal penyaluran bantuan CSR semestinya melibatkan Pemkab Labuhan Batu.

“Kami meminta agar pihak perusahaan Grup Wilmar tersebut, mengkaji ulang atau menarik kembali penyaluran CSR mereka kepada masyarakat setempat, berupa lahan kebun sawit 13 Ha tersebut,” tandasnya.